3 Pejabat Pengelola Keuangan PA Sambas Hadiri Sosialisasi PMK 178/2018 dan PMK 196/2018 di KPPN Singkawang

Terbit 16 Januari 2019 | Oleh : Redaksi | Kategori : Berita / Umum
3 Pejabat Pengelola Keuangan PA Sambas Hadiri Sosialisasi PMK 178/2018 dan PMK 196/2018 di KPPN Singkawang

SINGKAWANG – Pejabat dan petugas pengelola keuangan Pengadilan Agama Sambas yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) H. Idon, SHI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Zulfian, SEI dan Bendahara Fenty Novianti, A.Md hadiri sosialisasi PMK 178/2018 dan 196/2018 di KPPN Singkawang, Selasa (15/01) kemarin.

Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Pada sesi pertama penjelasan PMK 178/2018 disampaikan oleh Bapak Susianto selanjutnya PMK 196/2018 disampaikan oleh Bapak Ivansyah dari KPPN Singkawang.

Materi pada sesi pertama, adanya perubahan dari PMK 190 tahun 2012 menjadi PMK 178 tahun 2018 pada dasarnya tidak terdapat perubahan yang mendasar, hanya saja penekanannya pada sistem pembayaran yang diperbolehkan yang tidak terdapat pada PMK 190 sebelumnya. Adanya perubahan itu secara lebih detil tercantum pada pasal 5 PMK 178 tahun 2018. Sementara untuk teknis pelaksanaan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 tersebut akan diatur secara lebih rinci dalam PMK yang secara khusus mengatur tentang pembayaran tersebut, yaitu pada PMK 196 tahun 2018.

Sesi kedua, materi sosialisasi tentang PMK 196 tahun 2018. Materi yang disampaikan oleh Bapak Ivansyah adalah terkait hal teknis mengenai mekanisme pembayaran yang disebutkan pada PMK 178 tahun 2018 itu. Namun, kata Ivansyah “justru pada PMK 196 ini jauh lebih banyak dan lebih tebal dari PMK 178 itu sendiri”, ucapnya. Namun dalam waktu dekat, dalam hal pelaksanaannya hanya Satker yang memiliki pagu belanja barang untuk UP dengan nilai di atas 2,4 Milyar yang lebih dulu melaksanakan. Untuk Satker lainnya masih menunggu keputusan lebih lanjut. Namun, diperkirakann Juli 2019 baru sistem pembayaran UP dengan kartu kredit ini dapat dilaksanakan oleh satker yang memenuhi kriteria, ujar Ivansyah.

Selain sosialisasi 2 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dari KPP Pratama Singkawang juga disampaikan sosialisasi tentang EFILING Pajak. Jadi kepada tiap wajib pajak terutama PNS di Lingkungan KPPN Singkawang dapat melaporkannya waktu yang sudah ditentukan. Lebih lanjut kedepan akan ada sosialisasi yang akan membahas tentang soal lebih teknis terutama kepada Bendahara yang mengurusi teknis para wajib pajak, namun kemungkinan hanya untuk satker yang berada di Kota Singkawang.

(zul)

 

SebelumnyaApel Pagi Senin, WKPA Sambas Ingatkan Pesan Dirjen Badilag Tentang Penilaian Penyelesaian Perkara SesudahnyaSidang Keliling 2019: PA Sambas Targetkan 34 Kali Persidangan di Dua Kecamatan

Berita Lainnya