Delegasi Hakim Sudan Bahas MoU dengan MA RI

Terbit 8 April 2016 | Oleh : Redaksi | Kategori : Berita / Umum

pa-sambas.go.id | Badilag.net

JAKARTA – Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung Sudan melakukan pembahasan rencana aksi implementasi atas MoU (Nota Kesepahaman) antara kedua pihak pada hari Rabu (6/4/2016) pagi bertempat di hotel Grand Hayat, Jakarta.

Tim MARI yang hadir dalam pembahasan tersebut terdiri dari 7 orang dan dipimpin oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Prof, Dr. H. Abdul Manan SH., S.IP, M.Hum dan Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Turut terlibat dalam pembahasan Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, SH., MH., Hakim Agung Dr. H. Amran Suadi, SH., MH.,MM Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, MH., dan Kabag Humas dan Hukum Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH.

 Sedangkan dari Tim  MA Sudan terdiri dari 5 orang yang dipimpin oleh Hakim Agung/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Sudan Maulana Abdurrahman Ali Abdellah.

Pembahasan yang dimulai dari pukul 9.00 WIB menghasilkan beberapa usulan yang nantinya akan diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung kedua negara untuk dipertimbangkan.

Adapun rencana aksi yang diusulkan masing-masing Mahkamah Agung tersebut meliputi:

1. Usulan pihak Mahkamah Agung RI:

a. Mengirim hakim Indonesia untuk pelatihan singkat (tidak lebih dari tiga minggu) di Sudan dan jumlah peserta tidak lebih dari 15 orang, dengan ketentuan biaya tiket pesawat dari pihak MARI dan biaya akomodasi dari pihak MA Sudan;

b. Mengirim tiga orang hakim Indonesia untuk kuliah S3 bidang hukum di Sudan, dengan ketentuan tiket pesawat dari MARI, biaya pendidikan dari MA Sudan, dan biaya akomodasi oleh peserta.

c. Kunjungan pimpinan MARI ke sudan.

2. Usulan pihak Mahkamah Agung Sudan:

a. Mengirim hakim dari sudan untuk pelatihan singkat (tidak lebih dari tiga minggu) di Indonesia dan jumlah peserta tidak lebih dari 15 orang, dengan ketentuan biaya tiket pesawat dari pihak Sudan dan biaya akomodasi dari pihak MARI;

b. Mengirim tiga orang hakim untuk kuliah S3 bidang cyber crime, pidana umum, dan pidana korupsi di Indonesia

c. Kunjungan pimpinan MA Sudan ke Indonesia.

d. Mengirim tenaga non hakim untuk mengikuti ToT di Indonesia di bidang manajemen perkara berbasis IT.

Rencana aksi tersebut adalah program untuk direalisasikan tahun 2017 dan 2018.

(Sumber: Badilag.net | 07/04/2016)

SebelumnyaThis will lessen drag when you are bent forward SesudahnyaI needed to use the warranty on my computer when the Video

Berita Lainnya

0 Komentar