Implementasi Ihsan, Sebagai Sarana Pengawasan Melekat Terhadap Profesi Hakim

Terbit 7 Agustus 2015 | Oleh : Redaksi | Kategori : Berita / Informasi Publik

Oleh : Muhammad Radhia Wardana, S.HI.

( Mohon tulisan ini dimuat dalam kolom “Perilaku Hakim dan Kepemimpinan” Jurnal Varia Peradilan )

Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu saat Amirul Mu’minin, Khalifah Umar bin Khattab radiallahu ‘anhu pernah melakukan suatu perjalanan dari Madinah ke Mekkah. Di tengah perjalanan tersebut beliau bertemu dengan seorang anak kecil pengembala kambing. Karena melihat banyaknya jumlah kambing yang sedang digembalakannya, seketika muncul keinginan Umar untuk menguji kejujuran si anak kecil sang pengembala tersebut. Umar berhenti dan berkata, “Wahai, anak pengembala, jual lah kepadaku seekor saja dari kambingmu itu.” Si anak kecil yang tidak mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan Sang Khalifah, mendengar permintaan tersebut ia berkata, “Tidak bisa tuan, saya hanyalah seorang budak yang bertugas memberinya makan, bukan pemiliknya. Saya tidak berhak menjual kambing-kambing ini kepada siapa pun, dan jika tuan tetap ingin membelinya, maka belilah kepada majikanku sebagai pemiliknya.” Mendengar jawaban tegas si anak, Umar terus membujuk, “ Tidak perlu khawatir, jika engkau menjual satu saja kepadaku dari sekian banyaknya kambing ini, majikanmu tentu tidak akan mengetahuinya. Atau katakan saja kepada pemiliknya nanti bahwa satu ekor dari kambing yang kamu gembalakan telah dimakan srigala”.

 

Ternyata si anak gembala tetap tidak tergoda dengan bujukan Sang Khalifah, tanpa keraguan ia menjawab, “Tuan benar, bisa saja majikanku tidak akan mengetahui ada salah satu kambingnya yang hilang, atau ia mungkin juga akan percaya jika kukatakan bahwa salah satu kambingnya yang kugembalakan ini telah mati karena dimakan srigala, tetapi dimana kah Allah…? Bukankan Allah Yang Maha Mengetahui pasti mengetahui seandainya aku melakukan perbuatan tersebut…? Bukan kah Allah selalu mengawasi setiap perbuatan para hambaNya..?”
Mendengar kejujuran sang anak, Khalifah Umar meneteskan air mata lantaran sangat terharu dengan penuturan sang anak terebut, namun hatinya tersenyum dan batinnya merasa puas. Ternyata dibalik penampilannya yang hanya seorang pengembala kambing dan berstatus budak, ia menyimpan rasa ketakwaan yang kuat tertanam di dalam hatinya. Ketataannya kepada Allah itu lah yang melahirkan sikap kejujuran dan amanah dalam melaksanakan tanggung jawab yang dipikulkan kepadanya. Di akhir cerita, akhirnya Sang Khalifah menebus kebebasan si anak pengembala.
Para Hakim Indoneia yang budiman, seyogyanya kisah sederhana ini tentu sangat menginspirasi buat kita. Dengan dorongan kekuatan iman yang terpancar dari dalam jiwanya, Sang anak pengembala memilih untuk berpegang erat kepada kejujuran dan sikap amanah, meskipun ia mempunyai peluang besar untuk melakukan kebohongan, kecurangan, manipulasi dan korupsi terhadap majikannya. Bahkan peluang untuk melakukan hal tersebut sangat terbuka lebar disebabkan ada pihak lain yang mengajak dan menawarkan untuk melakukannya. Namun ternyata si anak tersebut sepenuhnya menyadari, bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini sama sekali tidak ada peluang untuk melakukan perbuatan dosa dan kecurangan, sebab setiap perbuatan, gerak gerik, tindak tanduk setiap insan di dunia ini akan selalu dan sesantiasa berada dalam pantauan dan pengawasan Sang Khalik.
 
Profesi hakim adalah profesi yang mulia dan terhormat, karena merupakan “wakil Tuhan” di muka bumi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, jabatan hakim berstatus sebagai pejabat negara. Bahkan predikat kehormatan “yang mulia” hanya pantas dilekatkan kepada profesi hakim. Hal tersebut tidaklah berlebihan mengingat kedudukan dan fungsi hakim sangat sentral dalam ranah penegakan hukum. Profesionalitas, Kredibilitas dan integritas seorang hakim akan menjadi jaminan sekaligus dipertaruhkan ketika ia memeriksa dan mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, kualitas seorang hakim tidak bisa hanya dinilai dari sisi integritas intelektual-keilmuannya semata, namun yang tak kalah penting adalah integritas moralnya. Seorang aparat penegak hukum apalagi Hakim jika tanpa dibekali moralitas yang baik dan mumpuni, maka akan sangat berpotensi mencederai hukum dan keadilan itu sendiri. Hakim harus membentengi dirinya dengan moral yang tangguh agar terhindar dari perbuatan tercela yang dapat berakibat menjatuhkan harkat, martabat dan kehormatannya, baik ketika menjalankan tugas profesinya sebagai penegak hukum maupun ketika di luar tugas kedinasannya sehari-hari.

Dalam menjalankan tugas profesinya tersebut, seorang hakim diawasi oleh Badan Pengawas dari Mahkamah Agung RI, yang berfungsi sebagai lembaga pengawas internal (dalam urusan teknis yudisial) dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman. Sedangkan secara eksternal (di luar lembaga) masih ada pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial (berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim), yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim memang sangat penting, namun pengawasan tersebut sedikitpun tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut (MA dan KY) harus dapat berkoordinasi, bekerja sama, bahu membahu dan saling bersinergi agar pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Namun yang paling penting, di luar kedua lembaga pengawas tersebut, seluruh hakim RI harus ingat dan tidak boleh lupa, bahwa ada Dzat Maha Pegawas yang selalu dan senantiasa mengawasi. Dia lah Dzat yang Maha Mengetahui setiap perkataan, perbuatan dan gerak gerik para hambaNya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun peristiwa atau kejadian baik di langit maupun di bumi ini yang lepas dari pengetahuanNya. Inilah yang dalam konteks ibadah disebut dengan Ihsan, sebagaimana telah teraktub dalam sebuah potongan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab RA. Ketika Rasulullah SAW. pernah ditanya oleh seorang laki-laki tentang Ihsan, beliau menjawab :
“Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak (dapat) melihatnya, maka Dia lah yang melihat engkau.”

Para Hakim Indonesia yang budiman, inilah barangkali yang saya maksudkan dengan implementasi Ihsan sebagai sarana pengawasan melekat (Waskat) terhadap profesi kita (Hakim) yang agung dan berwibawa. Tentu kita harus memahami, bahwa makna “beribadah” dalam teks hadis tersebut dimaksudkan tidak hanya sebatas melaksanakan ibadah-ibadah ritual semata. Namun dalam skala dan cakupan yang lebih luas, yaitu seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Segala perbuatan baik dengan tujuan yang baik dan diniatkan semata-mata ikhlas karenaNya tentu akan bernilai ibadah di mataNya. Dan sudah barang tentu, bekerja atau melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita dengan keikhlasan, kesungguhan dan penuh tanggung jawab seyogianya adalah termasuk ibadah yang tak kalah penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagai hakim, ia harus selalu merasa diawasi oleh Allah, dan perasaan selalu dalam pengawasan Allah tersebut akan menjadi faktor preventif agar terhindar dari melakukan perbuatan tercela (unproffesional conduct) yang dapat mencederai martabat dan kewibawaannya. Demikian pula tidak berbeda di luar tugas kedinasannya sebagai panutan dan teladan di masyarakat. Dengan pengawasan melekat dari Sang Maha Pengawas, sang pengadil (hakim) akan mampu bersikap independen dan tidak memihak. Ia akan berusaha terhindar dan membebas diri dari segala bentuk intervensi pihak manapun. Perilakunya akan senantiasa terjaga dan tidak akan keluar dari jalur kode etik pedoman perilaku hakim. Seorang hakim harus memiliki rasa kepekaan yang tertancap kuat dalam lubuk hati sanubarinya, bahwa dalam kehidupan ini sama sekali tidak ada peluang untuk melakukan perbuatan nista dan durjana.  Karena sebagai konsekwensi logis dari sebuah pengawasan, sepenuhnya ia menyadari bahwa semua perbuatan termasuk apa yang telah diamanahkan kepadanya akan dipertanggungjawabkan pula kelak di hadapanNya. Sikap hakim yang demikian lah yang akan mampu menciptakan peradilan yang bersih dan berwibawa di mata masyarakat, dan mengikis habis praktik mafia peradilan. Di tangan para hakim seperti inilah kemandirian badan peradilan dapat diwujudkan, sehingga masyarakat pencari keadilan akan merasa terpuaskan dan terlindungi. Dengan palu keadilan yang tergenggam erat ditangannya, tujuan penegakan hukum yang hakiki akan terealisasi, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. Semua hal tersebut akan bermuara pada terwujudnya visi Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu untuk mewujudkan peradilan yang agung.

Walaupun hal tersebut tidak memberikan jaminan sepenuhnya, namun paling tidak bisa menjadi entry point untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Akhir kata, menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan memang tidak semudah membalik telapak tangan, namun dengan kemauan yang keras dan kesungguhan usaha, hal tersebut bukan lah sebuah utopia yang tidak mungkin terjadi. Semoga renungan singkat ini membawa manfaat, sekian dan terima kasih.

M. Radhia Wardana, SHI. (radia.andromeda@gmail.com)
Hakim Pengadilan Agama Sambas, Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

SebelumnyaKPKNL Verifikasi Gedung Kantor Lama SesudahnyaIt is nearly similar to an island, hence the name

Berita Lainnya

0 Komentar