Tujuh Mitos Seputar Baik-buruknya Administrasi Perkara

Terbit 27 Desember 2016 | Oleh : Redaksi | Kategori : Berita / Informasi Publik

pa-sambas.go.id l badilag.mahkamahagung.go.id

JAKARTA – Melalui Monitoring dan Evaluasi Administrasi Kepaniteraan, Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama, sejumlah mitos seputar penyebab baik-buruknya administrasi peradilan berhasil diungkap dan dipatahkan.

Ada banyak asumsi yang sudah terlanjur dianggap benar oleh sebagian kalangan. Ini adalah sebagian di antaranya.

Mitos 1: Perkara sedikit, administrasi perkara lebih bagus

 

Memang benar, jumlah perkara berpengaruh terhadap kinerja di bidang administrasi perkara, namun PA yang jumlah perkaranya sedikit tidak otomatis administrasi perkaranya lebih bagus dibandingkan PA yang jumlah perkaranya banyak.

Sebagai contoh, ada PA yang jumlah perkaranya hanya 255, namun pencapaian kinerjanya di bidang administrasi perkara cuma 78%. Sementara PA lain, yang jumlah perkaranya 7659, capaiannya 94%.

Jumlah perkara tersebut adalah jumlah perkara masuk sepanjang Januari-Desember 2016 berdasarkan data SIPP.

Mitos 2: Pegawai lebih banyak, administrasi perkara lebih bagus

Tidak perlu disangkal, jumlah SDM berpengaruh terhadap kinerja di bidang administrasi perkara. Namun itu tidak berarti PA yang jumlah personilnya lebih banyak otomatis administrasi perkaranya lebih bagus dibandingkan PA yang jumlah personilnya lebih sedikit.

Sebagai gambaran, ada PA yang jumlah personilnya 56 orang, namun pencapaian kinerjanya di bidang administrasi perkara cuma 64%. Di sisi lain, ada PA yang jumlah personilnya 39 orang, tapi kinerjanya mencapai 86%.

Jumlah SDM tersebut adalah jumlah seluruh personil di sebuah PA, baik tenaga teknis maupun nonteknis, berdasarkan data Simkep.

Mitos 3: Beban kerja lebih ringan, administrasi perkara lebih bagus

Sungguh benar, beban kerja berpengaruh terhadap kinerja di bidang administrasi perkara. Tapi, tidaklah tepat mengatakan bahwa PA yang beban kerjanya lebih ringan sudah pasti kinerjanya lebih bagus dari pada PA yang beban kerjanya lebih berat.

Ini contoh nyatanya. Ada PA yang jumlah perkaranya 185 dan jumlah SDM-nya 24. Capaian PA ini hanya 77%. Di sisi lain, ada PA yang jumlah perkaranya 2578 dan jumlah SDM-nya 29. Ternyata pencapaian PA yang beban kerjanya lebih berat ini 88%.

Oya, secara normatif, beban kerja dihitung dengan cara membandingkan jumlah perkara dengan jumlah SDM dalam periode yang sama.

Mitos 4: Gedung baru, administrasi perkara lebih bagus

Tidak salah mengatakan bahwa gedung baru berpengaruh terhadap kinerja di bidang administrasi perkara. Namun keliru jika menganggap PA bergedung baru sudah pasti kinerjanya lebih bagus dari pada PA yang menggunakan gedung lawas.

Faktanya, ada PA bergedung baru yang capaian kinerjanya 82%, sedangkan PA bergedung lawas kinerjanya sanggup mencapai 94%.

Mitos 5: Anggaran lebih besar, administrasi perkara lebih bagus

Ada yang bilang, PA yang anggarannya lebih besar memiliki kinerja di bidang administrasi perkara yang lebih baik dari pada PA yang anggarannya lebih kecil. Di atas kertas, pernyataan itu mungkin benar.

Di lapangan, ada PA dengan anggaran lebih kecil yang kinerjanya di bidang administrasi perkara mencapai 89%, sedangkan PA yang memperoleh anggaran lebih besar hanya sanggup mencapai 81%.

Anggaran yang dimaksud di sini adalah gabungan antara DIPA 01 dari BUA dan DIPA 04 dari Ditjen Badilag.

Mitos 6: Kelas lebih tinggi, administrasi perkara lebih bagus

Berdasarkan hasil monev, secara berturut-turut, capaian rata-rata PA kelas IA, Kelas IB dan Kelas II adalah 90%, 85% dan 83%.

Meski demikian, itu tidak berarti administrasi perkara di PA yang kelasnya lebih tinggi sudah pasti lebih bagus dari pada administrasi perkara di PA yang lebih rendah.

Ada PA Kelas II yang capainnya 94% dan ada PA Kelas IB yang capaiannya hanya 64%. Juga ada PA Kelas IB yang capaiannya 94% dan ada PA Kelas IA yang capaiannya hanya 78%.

Mitos 7: Administrasi perkara di Jawa lebih bagus dari pada di luar Jawa

Anggapan bahwa administrasi perkara di PA-PA yang berada di Jawa sudah pasti lebih bagus ketimbang administrasi perkara di PA-PA yang berada di luar Jawa adalah anggapan yang tidak sepenuhnya benar.

Hasil monev menunjukkan, ada PA di Jawa yang capaian kinerjanya hanya 79%, sementara di luar Jawa ada PA yang capaian kinerjanya 88%.

 

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menentukan baik-buruknya administrasi perkara di pengadilan. Selain beban kerja, sarana-prasarana pengadilan, dan aspek-aspek yang terurai di atas, juga ada faktor-faktor lainnya yang berpengaruh secara signifikan, misalnya komitmen pimpinan, etos kerja aparatur peradilan, budaya kerja dan pemberian reward and punishment. (Sumber: badilag.mahkamahagung.go.id/23/12/2016)

SebelumnyaRapat Koordinasi: Mencari Format Ideal Pengawasan SesudahnyaPENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PERPISAHAN PANITERA PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Berita Lainnya

0 Komentar